Integrasikan Transjatim dan Angkot di Malang dengan Teknologi, Pakar Smart City ITICM: Jangan Jadikan Ini Pertarungan Antarmoda
MALANG - Rencana masuknya Transjatim Koridor MLG2 ke Terminal Arjosari bisa menjadi momentum untuk menata sistem transportasi publik di Malang Raya secara lebih terintegrasi. Di satu sisi, masyarakat membutuhkan transportasi yang nyaman dan mudah diakses. Di sisi lain, keberlangsungan ekonomi pengemudi angkot dan pelaku transportasi lainnya juga perlu diperhatikan.
Pakar Smart City dari Institut Teknologi Insan Cendekia Mandiri (ITICM), Ari Widianto, S.Kom., M.Kom., menilai penyelesaian persoalan ini perlu mengacu pada kajian kelayakan (feasibility study) yang telah tersedia, dengan mempertimbangkan aspek teknis, operasional, ekonomi, sosial, tata kelola, serta kepentingan seluruh pemangku kepentingan (stakeholder).
“Dari sudut pandang saya, kita perlu melihat terlebih dahulu hasil feasibility study yang sudah ada. Banyak aspek yang perlu dikaji, mulai dari teknis, operasional, ekonomi, sosial, tata kelola, hingga kepentingan seluruh stakeholder. Jadi, pendekatannya tidak bisa hanya dari sisi teknis,” ujar Ari, Kamis, 29 Oktober 2026.
Menurut sosok yang juga Kepala Program Studi Informatika ini, teknologi informasi dapat membantu melalui optimasi rute (route optimization), analisis kebutuhan moda transportasi, integrasi layanan, hingga pemantauan operasional (tracking). Namun, sebelum menentukan solusi, pemerintah perlu memahami permasalahan yang ingin diselesaikan, kondisi saat ini (as-is), dan kondisi ideal yang ingin dicapai (to-be).
“Teknologi bisa membantu banyak hal, termasuk mengintegrasikan layanan transportasi. Tetapi, kita harus memahami terlebih dahulu masalah yang ingin diselesaikan dan nilai (value) yang diharapkan masyarakat. Tujuannya bukan sekadar menghadirkan sistem yang canggih, melainkan menciptakan layanan transportasi yang baik dan memberikan manfaat bagi semua pihak,” jelas akademisi asli Malang yang kini berkiprah di Sidoarjo ini.
Ari menegaskan, penataan transportasi publik perlu mengedepankan kolaborasi, bukan persaingan antarmoda. Integrasi Transjatim dan angkot perlu dikaji agar layanan saling melengkapi, kebutuhan mobilitas masyarakat terpenuhi, dan keberlangsungan ekonomi para pelaku transportasi tetap diperhatikan.
"Harapannya, kita tidak melihat persoalan ini sebagai pertarungan antara transportasi modern dan transportasi konvensional. Yang perlu dibangun adalah sistem yang membuat keduanya bisa memberikan manfaat sesuai perannya. Pemerintah memiliki peran penting untuk memastikan kebijakan yang diambil berbasis kajian, mempertimbangkan kondisi lapangan, dan mengakomodasi kepentingan seluruh pihak. Dengan begitu, masyarakat mendapatkan layanan yang baik, sementara para pelaku transportasi juga memiliki masa depan yang jelas," pungkasnya.
Penulis: Arvendo Mahardika, S.Pd., M.M., Kepala LPPM, Kerja Sama, dan Inkubator Bisnis ITICM
