Wujud 'Reinkarnasi' Angkot MA dan Hidupkan Ekonomi UMKM, Akademisi ITICM Nilai Transjatim MLG2 Sangat Layak Masuk Arjosari
MALANG - Rencana pengoperasian koridor baru Transjatim MLG2 memunculkan polemik terkait titik pemberhentiannya. Wacana untuk tidak memasukkan rute Transjatim MLG2 ke dalam Terminal Arjosari dinilai akan menjadi kerugian besar, tidak hanya bagi tata ruang transportasi publik, tetapi juga bagi perputaran ekonomi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di wilayah Malang Raya.
Hal tersebut ditegaskan oleh Kepala Lembaga Penelitian, Pengabdian Masyarakat, Kerja Sama, dan Inkubator Bisnis (LPPM-KSIB) Institut Teknologi Insan Cendekia Mandiri (ITICM), Arvendo Mahardika, S.Pd., M.M.. Menurutnya, integrasi Transjatim MLG2 ke dalam Terminal Arjosari merupakan langkah strategis yang harus dilakukan untuk menghidupkan kembali denyut nadi Terminal Tipe C Arjosari yang selama ini mati suri.
"Jika Transjatim MLG2 tidak masuk ke Arjosari, kerugiannya sangat masif. Selama ini yang hidup dan ramai di Arjosari hanya Terminal Tipe A yang melayani bus AKAP dan AKDP. Jika Transjatim masuk, Terminal Tipe C akan kembali hidup. Penumpang bisa berpindah moda transportasi dengan aman dan nyaman di dalam satu kawasan dengan jadwal yang pasti. Lebih dari itu, stan-stan UMKM di Terminal Tipe C yang dulu sempat menjadi pusat keramaian dan tempat cangkrukan strategis akan kembali bangkit," ujar Arvendo saat ditemui di ruangannya, Kamis, 29 Oktober 2026.
Lebih jauh, Arvendo menyoroti aspek historis mobilitas warga yang seolah dilupakan. Ia mengingatkan bahwa Kota Malang bersama Kabupaten Malang pernah memiliki trayek angkot MA (Madyopuro-Arjosari) yang sangat vital sebelum akhirnya berhenti beroperasi sekitar tahun 2018.
"Hadirnya Transjatim MLG2 ini esensinya sama dengan menghidupkan kembali angkot MA yang warna merah iu lho, namun dalam versi yang lebih panjang dan modern karena menjangkau hingga Kepanjen. Kebetulan saat masih duduk di bangku SMK, saya adalah penumpang setia angkot MA selama tiga tahun. Jadi saya tahu persis urat nadi rute tersebut. Tentu tidak ada alasan bagi Pemprov Jatim dan Pemkot Malang untuk tidak mengupayakan agar MLG2 bisa masuk Arjosari. Kepentingan yang lebih besar, yakni pemenuhan hak mobilitas masyarakat, adalah kunci utamanya," tegas sosok yang hingga kini masih aktif sebagai pengguna transportasi umum antarmoda ini.
Sebagai dosen yang ber-homebase di Program Studi S-1 Bisnis Digital, Arvendo juga menyoroti potensi ekonomi berskala luas dari layanan Tradisi (Transjatim Ekspedisi) yang melekat pada armada tersebut. Bus ini tidak hanya berfungsi sebagai pengangkut penumpang, melainkan juga pengangkut barang dengan sistem same-day dan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang jelas.
Menurut Arvendo, Terminal Arjosari adalah salah satu titik pusat keramaian yang krusial. Jika Transjatim MLG2 beroperasi dari terminal tersebut, pelaku UMKM di sekitar Arjosari dan di sepanjang halte yang dilewati akan sangat dimudahkan untuk mengirim barang hingga ke Kepanjen dengan biaya murah dan aman.
"Layanan Tradisi ini adalah game changer bagi logistik UMKM kita. Dampak ikutannya sangat positif dan luas. Kalau bus ini dilarang masuk Arjosari, sama saja kita memutus urat nadi distribusi murah yang bisa dinikmati pelaku usaha kecil," lanjut pria yang juga aktif di Forum Diskusi Transportasi Malang Raya/Transport for Malang ini.
Menanggapi adanya gelombang protes dari sejumlah sopir angkutan kota (angkot) yang merasa trayeknya terancam, Arvendo mendesak Pemerintah Kota (Pemkot) Malang untuk tidak mengambil langkah mundur, melainkan segera memberikan solusi struktural.
Ia mengingatkan kembali bahwa kajian akademis mengenai reroute (rekayasa ulang rute) angkot sudah pernah dilakukan. Berdasarkan informasi yang mengemuka pada ajang ALSA East Java Summit beberapa waktu lalu, kajian reroute tersebut telah digodok bersama Universitas Brawijaya (UB) sejak dua tahun lalu.
"Urusan sopir angkot yang protes, Pemkot Malang harus berani bertindak cepat menerapkan reroute pada trayek yang terdampak. Kajian bersama UB dua tahun lalu itu sudah ada, manfaatkan dan eksekusi sekarang. Jangan sampai pembangunan infrastruktur yang berpotensi menghidupkan ekonomi dan UMKM ini terhambat hanya karena pemerintah lambat mengeksekusi solusi yang sebenarnya sudah ada di atas meja," tutupnya.
Penulis: Tim LPPM ITICM
